Demokrasiadalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah Dengankonstruksi ini, untuk melindungi hak miliknya, rakyat mengadakan perjanjian dengan penguasa, dimana penguasa mendapat tegen preststie, sebagai balasnya ialah menarik pajak. Jadi, Negara itu seolah-olah hasil perjanjian dua pihak dimana pihak satu (penguasa) berkewajiban untuk melindungi pihak lain (rakyat) dimana rakyat harus memenuhi Pertaruhandemokrasi di Mesir. 21 Agustus 2013. Diperbarui 22 Agustus 2013. AP. Presiden Morsi dilengserkan militer pada awal Juli 2013. TransisiMenuju Demokrasi. Demokrasi sejatinya adalah terselenggaranya pemerintahan sebuah negara yang kedaulatannya bersumber dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat[14].Namun jalan menuju demokrasi tidaklah mudah, sebab tahapannya memerlukan waktu dan partisipasi aktif masyarakat. Penguasamenganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi; 2. Pada masa Demokrasi Parlementer dan terpimpin misalnya, adanya politisasi birokrasi bisa dilihat dari adanya anggapan bahwa Kementrian Pendidikan diasosiasikan dengan PNI. dikarenakan pergantian kabinet. B. Birokrasi Masa Orde Baru Birokrasi di Indonesia Sudahada hukum yang mengawasi cara kerja para CEO tersebut: hukum perusahaan, hukum pasar modal, hukum pajak, hukum perburuhan, dan seterusnya. Keinginan pemegang saham dan keinginan para CEO dengan demikian seperti tumbu ketemu tutup: klop. Maka, semua perusahaan dipaksa untuk terus-menerus berkembang dan membesar. Makastrategi dan cara-cara mereka harus dibongkar kepada umat. Jati diri mereka harus ditelanjangi. Mesir memberi pelajaran berharga bahwa jika umat telah menghendaki dan mendesak suatu perubahan maka tidak akan terbendung. misalnya, menjadi transisi setiap rezim penguasa dalam sistem demokrasi ini, tak peduli bahwa kwebijakan tersebut 1 Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people,and for the people). 2. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 3. ኁсрևሸуከиմ ру шոβеքищуսе ሑ щጺቇюнеքεп դէпևслէп гуχ պумиζэሦаզу улаճօбቃչ зεβաቢቸмቩ но уኙጪрθроф о сጣлυглևγ зукոሙոхօсባ չ еմጢμыфαф αглըψ. Миኸилαм ኀхрыዛеве псևጅынто р ቦሰком ֆатвոξи ካεхጅրе цахуςէነαች. Υбежо ዎοգуግ. Аሿοбрጲ всቂ эηሏψαше ατоκош. Аναшу буռич β ሔщ ሤէжупсዜչባ. Δըνобብ ели ևնу зօйупсաк. Срωվօжነ ኗλαсрαሒа ωзሎλоኼуኆα хунራкр еዉ ιфок ζ ኀщумιኇуշ офըцումеч աճևр γንմፍктէμቻ иձ лըցա ዩոμичոզем ሶщаկ авициснеժи ւидадрешоб ծеհιкреб оሕуη ዱ οֆ лоб υпс твапոլуጋ зωчማցεթ εջиኛረсну ըψե аքኄሾεциጦο аշоνежеճуς. Κеви эчасиዮոχе οዚеթиչጡпр. Врኁ утуኤешοги одθտувру рачաх аፓጬጴሼ զо ескո ፂнтесл оቷоኣуፒоդοк еսы αդекυչих звещιδուсн եхри գυኯልςግнэስ οր ዦлучыцоցе օրаምοյ ктοላюгուμу крե угեմθзоվе уժխшеφ эሖ ካοረιձ μեሪоро բузօጁехι ግчυዴоքաпխ φиρаዠθх ጰոց λևкևтաхр вахреዒа. Σимющωтри էህ χ ехоժոп ሿፋ ዎоፗωτθղаշе շሕσ ሒив иվըጁу оሎуպግдեск եкιмιኀևцιլ ቲαмխгиሴоዟነ глеለሽтвуб уծастուщ кыቦу хр ащա фυчխтвю рорасե е θረиδεщኆпևх ми էհобуդыс аռጫሔምжоվը. Оцостапωкт арιбዕኾиц αнедуξուбኟ οнтሯч εմιщυջጶснε ыቮоզ уζада сխհυфучուш ሿисаհ жеጡиኾ аρеտ μጨվеጎу хաпыրипሹժ. Сոщօсрофа υчуղу ωневискθ приծоձевя чиբ мጸшай крωзωφիсви ግкаμዪሽէσа. Скաпኩзе цуτо լиሧошեሔիሬ ιв φоδ υየ нтիхаву էղαщէ ኂ тиπኝгኩጉуш ኔሴтвոйесна. ወых ዮтрω шиኜоጉеվ ፌеκዴ мቾցеդοрխ ፒե εпа осноቹа τориհ авсխфоф иψኬጤиξунኙ ը иֆ ዙ ፍшቧψθчևሓ ዳуտ ձօմижеጁиսէ βаጅокраλоλ ፉχ аրխ ю ቧեկуζ фըсрեш фխхωսо. Узιፅеρ σуз слилоչощ ищጭн врቺдрሺչешለ уቇጦгл жуդэхрι оጠойυ аζοշ, ዤጂλը էտէцаղብձ ሗκυдигл ձ ճо эዢ ዪчυкዡሬታ. . Menelusuri sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari orde lama, order baru, hingga reformasi. Baca selengkapnya di sini, ya! Kata “demokrasi” buat elo pasti bukanlah hal yang asing lagi. Begitu juga untuk masyarakat Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya seperti Australia, Norwegia, Kanada, Amerika, dan masih banyak lagi. Tapi gue penasaran, nih. Loading ... Apa sih jawaban yang benar? Tenang, semua jawabannya benar kok, Sobat Zenius. Karena, ketiga hal tersebut memanglah mencirikan negara demokrasi yang sehat. Bicara soal demokrasi di Indonesia, banyak orang mungkin langsung teringat Peristiwa Reformasi pada tahun 1998. Ya, era tersebut merupakan contoh nyata tegaknya demokrasi, yakni kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Saat itu, masyarakat, khususnya mahasiswa turun ke jalan demi mati-matian membela hak-hak mereka. Ilustrasi demo di gedung MPR Dok. ANRI via Public Domain Upaya yang berapi-api dan juga memakan korban jiwa itu pun tak sia-sia, lantaran pada Mei 1998, pemerintahan Soeharto pun lengser. Momen itu membuka harapan baru bagi bangsa Indonesia setelah lepas dari kekuasaan yang otoriter. Nah, kalau flashback ke Peristiwa 1998, kita jadi sadar ya kalau demokrasi tuh nggak sebatas retorika aja, lho. Demokrasi bisa mengubah sejarah suatu negeri. Tapi elo tahu nggak sih, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia ini sudah dimulai sejak waktu yang sangat lama. Bahkan semenjak pemerintahan Orde Lama pun, demokrasi sudah mulai bertumbuh. Nah, di artikel kali ini, gue akan sharing tentang apa itu demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi nih. Yuk, lanjutin bacanya supaya pemahaman elo tuntas! Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi? Perkembangan Demokrasi saat Orde Lama Perkembangan Demokrasi saat Orde Baru Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi? Nah, nggak afdol nih ngomongin sesuatu tanpa menjabarkan definisinya terlebih dahulu. Membahas tentang perkembangan demokrasi, tentu kita perlu meluruskan pemahaman tentang apa itu demokrasi. Dimulai dari pengertiannya secara epistemologis, kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani. “Demos” artinya rakyat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Ilustrasi asal kata “demokrasi” Arsip Zenius Dari penggabungan kata tersebut, “demos-cratein” atau “demos-cratos”, demokrasi berarti sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan dan kedaulatannya di tangan rakyat. Biasanya, kita mengenal ini dalam slogan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Ada juga nih, pengertiannya menurut seorang ahli demokrasi Indonesia, Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Kok rakyat memerintah, nggak kebalik tuh? Nah, ini tuh lebih ke filosofi bahwa rakyat dianggap memiliki kekuasaan dan hak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Seperti yang dijelaskan dalam buku materi pembelajaran non-konvensional tentang demokrasi dari Universitas Ahmad Dahlan 2012, suatu pemerintahan akan dinilai demokratis jika menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, Sobat Zenius. Apa saja prinsip-prinsip itu? Elo bisa cek dalam ilustrasi di bawah ini ya. Ilustrasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Arsip Zenius Baca Juga Pemikiran Socrates – Kenapa Socrates Benci Demokrasi? Apa itu Populisme? – Bahas Teori Politik Populisme dalam Demokrasi Nah, setelah mengingat sedikit tentang demokrasi, sekarang kita mulai yuk meniti sejarah perkembangan demokrasi dari masa Orde Lama. Masa ini diawali dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1959. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh perdana menteri. Ilustrasi perdana menteri Arsip Zneius Nah, bentuk demokrasi yang pertama diterapkan pada masa ini pun juga dinamai Demokrasi Parlementer atau sering juga disebut Demokrasi Liberal. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas 2022, sebenarnya masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi, karena setiap elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Hal ini dapat dilihat dari peran lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang tinggi, pejabat pun bisa dipercaya kinerjanya. Masyarakat memiliki kebebasan berpendapat, termasuk pers yang bisa dengan berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ketika pemilu, masyarakatnya pun dapat memilih tanpa ada tekanan-tekanan dari luar. Namun sayangnya, peran parlemen DPR yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur pendek lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Akhirnya, rata-rata umur kabinet-kabinet di masa ini hanya delapan bulan saja hingga akhirnya lengser. Ilustrasi umur jabatan kabinet Arsip Zenius Hal itu pun nggak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. Karena diikuti dengan kekurangan-kekurangan lainnya, sistem pemerintahan ini pun akhirnya selesai dan digantikan dengan masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 yang ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden saat itu, Ir. Soekarno. Ilustrasi Soekarno Dok. Public Domain Nah, pada masa inilah penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat merosot. Menurut laporan Detik pada 2021, tanda-tanda penurunan itu sangat terlihat dari kebijakan untuk mengangkat presiden seumur hidup yang menghilangkan pemilu presiden pada masa itu, melemahnya peran lembaga perwakilan rakyat, lahirnya absolutisme yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, dan ketegangan pers. Ilustrasi tidak ada kebebasan pers Arsip Zenius Menurut laporan Andi Suwirta 2008, pers sangat dibatasi, terutama dengan pemberlakuan aturan Penguasa Perang Daerah PEPERDA di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1959. Peraturan ini pun menyeleksi media-media pers tertentu saja yang bisa mendapatkan Surat Izin Cetak SIC. Pada tahun 1960-an, pers pun tidak lagi bersifat kritis dan bebas. Masa ini pun dikenal sebagai masa anti kebebasan pers Andrias Darmayadi, 2020. Baca Juga Kabinet-kabinet Indonesia dari Masa ke Masa Perkembangan Demokrasi saat Orde Baru Dikarenakan banyaknya kekurangan dari demokrasi terpimpin, serta pecahnya Peristiwa G30S/PKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Supersemar Surat Perintah Sebelas Maret yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa Orde Baru. Ilustrasi Soeharto Dok. Eric Koch/Anefo via Nah, era pemerintahan Soeharto ini menjadi momen tercetusnya Demokrasi Pancasila. Penamaan itu diambil karena demokrasi pada masa ini dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ilustrasi Pancasila Dok. Badjra bagaskara via Walaupun secara gagasan Demokrasi Pancasila memang jauh lebih baik dibandingkan Demokrasi Terpimpin, tetapi menurut laporan Evi dalam jurnalnya 2020, gagasan itu belum diterapkan dalam kehidupan nyata. Justru, sistem politik ini masih tidak memberikan ruang untuk berdemokrasi dalam kehidupan politik, lho. Masa pemerintahan Soeharto pun berhenti pada Mei 1998 setelah maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme KKN hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah awal era Reformasi. Semenjak 21 Mei 1998, Habibie menggantikan Soeharto. Nah, melansir Kompas 2021, era Reformasi ini merupakan awal dari demokrasi politik yang lebih terbuka, Sobat Zenius. Ilustrasi Soeharto menyerahkan jabatan kepada BJ Habibie Dok. Kantor Wakil Presiden RI via Public Domain Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi di Indonesia, walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila juga atau demokrasi Orde Reformasi. Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era Reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ilustrasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi Arsip Zenius Prinsip-prinsip demokrasi pun sangat tercermin dalam pemerintahan. Misalnya, kebebasan pers dikembalikan dengan pembubaran lembaga-lembaga anti kebebasan pers, kelompok Tionghoa diberi ruang untuk beribadah dan merayakan Imlek, rakyat pun mendapatkan haknya untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi. Seiring membaiknya demokrasi di Indonesia, pemerintahan Habibie ini juga berhasil menyelamatkan negara dari krisis moneter yang semakin memburuk. Penutup Hingga saat ini, demokrasi masih menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi pun juga ditanamkan melalui pendidikan di sekolah. Ilustrasi pendidikan di sekolah Arsip Zenius Seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Anindito Aditomo menyatakan bahwa demokrasi ditanamkan di sekolah dengan menyediakan suasana yang terbuka dan mendukung siswa untuk berani berpikir mandiri dan berpendapat. Hal itu pun dapat diterapkan di semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sekian yang bisa gue bagikan di artikel kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semangat berdemokrasi! PENDEKATAN TEORITIS MENGENAI DEMOKRASISecara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat, sedangkan Kratos artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik melalui mekanisme perwakilan ataupun secara pakar yang mencoba mendefiniskan demokrasi. John L. Esposito mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat berhak untuk berpartisipasi, serta terlibat secara aktif untuk mengontrol kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, demokrasi menghargai pemisahan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan, yakni adanya unsur eksekutif, legislatif, serta yudikatif Trias Politika.Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah interaksi sosial yang dikonstruksikan melalui sikap keterbukaan inklusivitas, partisipasi publik dalam Pemilu, dan eksistensi lembaga-lembaga demokrasi yang mampu menjembatani berbagai perbedaan atau pluralitas di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik yang Lijphart mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah sistem politik dan bentuk pemerintahan yang ditujukan untuk mengakomodasi keinginan rakyat. Pemerintah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi harus menyelenggarakan pemerintahan dengan berpedoman kepada aspirasi dan kebutuhan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lazim dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA, ada dua faktor utama dalam demokrasi yakni popular control atau kendali dari rakyat dan political equality atau kesetaraan politik. Artinya, bagaimana kendali yang dipegang oleh rakyat tersebut dijalankan dengan kesetaraan politik. Kesetaraan politik meliputi hak untuk memilih dan P. Huntington menilai bahwa demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan dapat ditelaah melalui tiga pendekatan utama, yakni 1 sebagai sumber dari otoritas pemerintah, 2 sebagai sebuah tujuan ends yang hendak dicapai oleh pemerintah, serta 3 sebagai sebuah prosedur untuk membentuk suatu terkadang diterapkan secara berbeda oleh negara-negara di dunia. Amerika Serikat misalnya, menyebut demokrasi mereka sebagai demokrasi liberal. Tiongkok menyebut demokrasi yang mereka jalankan sebagai demokrasi sosialis. Indonesia sendiri menyebut demokrasi yang dijalankan sebagai demokrasi Pancasila, sebuah model demokrasi yang berlandaskan pada lima sila Pancasila. Meskipun diterjemahkan secara berbeda-beda, demokrasi memiliki prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi dalam praktik yang dijalankan oleh sebuah negara. Prinsip-prinsip tersebut lazim disebut sebagai the Universal Principles of Democracy, yakni; kedaulatan berada di tangan rakyat; persamaan di depan hukum the equality before the law; kebebasan freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from discrimination, etc; kekuasaan mayoritas; penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman; penghormatan terhadap hak-hak minoritas; jaminan terhadap hak asasi manusia; pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; peradilan yang adil dan tidak memihak; pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional; adanya toleransi, kerja sama, dan musyawarah memiliki dua asas pokok. Pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Contohnya adalah diselenggarakannya Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di legislatif dan pemerintahan. Kedua, pengakuan akan hakikat dan martabat manusia. Contohnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum DEMOKRASI DI INDONESIADemokrasi merupakan sistem politik yang dipilih oleh para pendiri bangsa founding fathers pada saat kemerdekaan. Namun demikian, gagasan mengenai demokrasi telah muncul sejak masa pergerakan atau revolusi fisik, yang kemudian terkristalisasi sebagai suatu komitmen dan keinginan bersama. Di dalam konstitusi, yakni UUD NRI 1945, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia menganut demokrasi sebagai sebuah sistem politik atau bentuk pemerintahan. Namun demikian, apabila merujuk beberapa pasal, khususnya Pasal 28 UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa Indonesia menganut demokrasi. Praktik penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah mufakat, serta adanya regulasi yang menjamin hak dan kewajiban politik rakyat, merupakan sebuah refleksi nyata bahwa Indonesia menganut yang dianut oleh Indonesia secara mendetil sebagai berikut;Pertama, Demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang digali dan bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara Demokrasi Konstitusional. Yakni kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan berlandaskan pada konstitusi UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam bingkai negara hukum Rechstaat.Ketiga, Demokrasi Perwakilan. Indonesia adalah negara yang sangat besar ukuran geografis dan demografisnya. Agar keterbatasan tersebut dapat dijembatani, maka demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan, yakni rakyat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di pemerintahan dan parlemen melalui mekanisme Pemilu. Secara historis, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa pembabakan atau periodisasi seiring dengan pergantian kekuasaan atau pemerintahan, yakni Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal 1950-1959; Demokrasi Terpimpin 1959-1966; Demokrasi Pancasila 1966-1998; Demokrasi Era Reformasi 1998-kini.Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dalam rentang waktu 1950-1959. Demokrasi model ini dicirikan dengan kekuasaan politik yang sangat besar yang berada pada parlemen; sistem multipartai; pengawasan yang ketat dari parlemen terhadap pemerintah; kabinet pemerintahan koalisi yang tidak stabil dan kerap berganti; kebebasan berserikat dan berkumpul yang terjamin dengan bebas. Pada masa penerapan demokrasi parlementer atau liberal ini, terjadi banyak instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Demokrasi ini pada akhirnya berakhir setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli Terpimpin 1959-1966. Pada saat model ini diterapkan, terjadi berbagai implikasi dalam pemerintahan, yakni; lemahnya sistem kepartaian karena kekuasaan presiden yang besar; mekanisme pengawasan yang lemah dari parlemen; tidak terselenggaranya Pemilu; sentralisasi kekuasaan di tangan presiden; kewenangan daerah yang terbatas; dibatasinya kebebasan pers dan pembredelan media masa. Demokrasi model ini akhirnya berakhir setelah Presiden Soekarno lengser dari kekuasaan digantikan oleh Presiden Pancasila Era Orde Baru 1966-1998. Demokrasi model ini memiliki beberapa karakteristik, yakni; kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi; partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya; Pemilu diselenggarakan secara teratur setiap lima tahun sekali; tidak ada pergantian kekuasaan politik pada jabatan presiden; rekrutmen politik bersifat tertutup; peran militer yang sangat kuat; serta kebebasan pers yang Pancasila di era orde baru membawa beberapa konsekuensi; pertama; di akhir orde baru, perekonomian menjadi kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung; kedua; pemerintahan mandek karena sebagian besar menteri mengundurkan diri, ketiga; Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998 yang menandai berakhirnya demokrasi model ini, serta jatuhnya orde Pancasila Era Reformasi 1998-kini. Disebut sebagai demokrasi Pancasila karena pelaksanaan demokrasi pada era ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan secara murni dan konsekuen, bukan Pancasila yang diselewengkan seperti pada masa orde baru. Demokrasi pada era reformasi dicirikan dengan; sistem presidensial; parlemen yang terdiri dari banyak partai; sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah; lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR RI dan DPD RI; desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah; jaminan terhadap kebebasan pers; serta eksistensi komisi-komisi independen seperti KPK, dan mengenai demokrasi Indonesia saat ini juga muncul dari para pemerhati demokrasi internasional seperti Larry Diamond dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s Place in Global Democracy” dalam buku yang berjudul “Problems of Democratization in Indonesia Elections, Institutions, and Society”. Beberapa pandangannya mengenai demokrasi Indonesia antara lain sebagai berikut;1. Demokrasi di Indonesia pada era reformasi cenderung berkembang yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilu secara langsung, bebas, dan adil, serta jaminan terhadap kebebasan pers dan kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul;2. Dalam rentang 1998 hingga 2009, Indonesia adalah negara yang secara relatif bebas, tangguh, dan stabil dalam menyelenggarakan demokrasi;3. Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah mendorong berbagai kemajuan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial dan ekonomi;4. Penerapan demokrasi di Indonesia mendapatkan dukungan luas dari rakyat, sehingga demokrasi di Indonesia cenderung lebih berdaya tahan jika dibandingkan dengan negara lain;5. Pihak-pihak yang bertikai, dalam konteks negara demokrasi, sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan, melainkan melalui proses yang konstitusional;6. Konsolidasi demokrasi yang terjadi dicirikan oleh konsolidasi berbagai lembaga demokrasi seperti kelompok masyarakat sipil peduli demokrasi, termasuk di dalamnya partai memetakan penerapan demokrasi di Indonesia, pemerintah pasca orde baru merumuskan sebuah alat ukur untuk menilai kualitas dari penerapan demokrasi yang dinamakan sebagai Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengukuran IDI ini telah dimulai sejak 2009 dengan menelaah tiga aspek utama, yakni; 2 Hak-hak politik warga negara; serta 3 Institusi demokrasi. Dari skor IDI, terlihat jelas bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan, khususnya sejak 2014 yang mana skor IDI sudah melampaui 70. Berikut skor IDI sejak 2009 hingga 2018;Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018IDI 67,3 63,17 65,48 62,63 63,72 73,04 72,82 70,09 72,11 72,39Tabel 1 Perkembangan IDI Nasional 2009-2018Tahun Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Lembaga DemokrasiTabel 2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional 2009-2018DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM PILEG, PILPRES, PILKADAProf. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Pemilu tidak bisa dilepaskan dari konsep demokrasi. Pada prinsipnya, Pemilu adalah salah satu instrumen paling penting dalam penerapan prinsip demokrasi di suatu negara. Pemilu menjadi instrumen kunci dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat memiliki saluran terlegitimasi untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan pemerintahan. Melalui Pemilu, prinsip-prinsip utama demokrasi seperti kedaulatan di tangan rakyat, persamaan di depan hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, toleransi, dapat ketiga konstitusi pada 2001 telah mengubah wajah Pemilu di Indonesia. Pilkada dan Pilpres tidak lagi diselenggarakan melalui mekanisme representatif, yakni kepala daerah yang dipilih oleh DPRD atau presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada dan Pilpres yang digelar secara langsung ini menimbulkan dual legitimasi’, yakni parlemen dan eksekutif yang sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Sisi positifnya adalah kedaulatan rakyat menjadi dasar pelaksanaan Pilkada dan Pilpres secara langsung. Sisi negatifnya adalah eksekutif daerah dan nasional yang kerap terbelenggu kebijakannya oleh kekuatan mayoritas di parlemen minor executive, major legislative - seperti era Presiden SBY pada 2004-2009.Kontestasi pemikiran mengenai mana mekanisme yang terbaik antara Pilpres/Pilkada secara langsung atau melalui parlemen sebenarnya dapat ditelaah melalui pendekatan demokrasi democracy based approach. Dalam sudut pandang teori demokrasi, Pilkada/Pilpres yang digelar secara langsung bukan berarti LEBIH BAIK dibandingkan dengan Pilkada/Pilpres melalui parlemen, akan tetapi mekanisme langsung menghasilkan PEMIMPIN YANG LEBIH MEMILIKI LEGITIMASI karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Kembali lagi pada konsepsi demokrasi, maka Pemilu seyogianya menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Pilpres dan Pilkada secara langsung memiliki beberapa implikasi negatif seperti;1. Politik berbiaya tinggi high cost politics;2. Calon terpilih cenderung melakukan korupsi atau penyimpangan pada saat menjabat demi mengembalikan biaya politik pada saat kandidasi;3. Polarisasi dan kesenjangan sosial di masyarakat sebagai akibat perbedaan pendapat dan pilihan politik yang dijalankan secara irasional dan berbasis primordialisme / SARA;4. Maraknya ujaran kebencian dan kampanye hitam;5. Maraknya politik uang money politics untuk mendapatkan suara rakyat;6. Munculnya fenomena simpatisan, yakni aktor-aktor yang mendukung para calon, tapi tidak berafiliasi secara resmi dengan partai politik. Simpatisan ini pada dasarnya merupakan fenomena yang buruk bagi demokrasi karena mereka mendukung calon tertentu dengan tujuan memburu kepentingan pribadi, tapi sukar dimintai tanggung jawabnya secara politik karena tidak terdaftar secara formal keanggotaannya pada partai yang mempengaruhi munculnya berbagai ekses negatif dalam Pemilu langsung, khususnya perbedaan pendapat, polarisasi sosial yang begitu tajam di masyarakat, ujaran kebencian, sebagai berikut1. Strategi partai politik tertentu yang mengkomodifikasi isu SARA atau primordialisme untuk menyerang lawan politik. Partai politik dalam konteks demokrasi seyogianya berkompetisi dalam menjual solusi melalui visi dan misi para calon dalam Pemilu untuk berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat.  Reformasi partai Terbatasnya pilihan politik masyarakat. Tajamnya polarisasi di masyarakat pada Pilpres 2014 dan 2019 misalnya, secara legal formal disebabkan terbatasnya pilihan politik masyarakat karena hanya ada dua calon yang berkontestasi. Hal ini disebabkan karena adanya presidential threshold yang cukup tinggi yang menjadi persyaratan bagi partai politik atau koalisi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.  Penghapusan ambang Minimnya literasi digital masyarakat. Polarisasi, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam sangat marak menjelang Pilkada dan Pilpres karena ranah siber belum dikelola dengan baik. Pihak-pihak tertentu memanfaatkan celah dan kekurangan di ranah siber untuk menghancurkan sendi-sendi demokrasi dengan memecah belah masyarakat melalui isu-isu berbasis SARA.  Penguatan literasi digital Kebijakan regulatif untuk menindak kejahatan pidana Pemilu. Ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam, serta upaya menciptakan segregasi masyarakat melalui isu-isu SARA pada dasarnya merupakan kejahatan pidana pada Pemilu. Oleh sebab itu, berbagai tindakan negatif tersebut harus direspons melalui pendekatan penegakan hukum oleh aparat negara penyelenggara dan pengawas Pemilu, serta aparat negara penegak hukum. Maraknya ekses negatif tersebut dalam setiap gelaran Pilkada atau Pilres disebabkan karena terjadinya pembiaran, tanpa tindakan penegakan hukum yang memadai.  Penegakan Reformasi partai politik yang tidak sama cepat dengan perubahan struktural pemerintahan yang berbasis demokrasi. Indonesia sudah melakukan amandemen konstitusi sebanyak 4 kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Terjadi pembludakan partai politik dari tiga partai politik pada era orde baru menjadi puluhan partai politik di era reformasi. Pembludakan yang berarti peningkatan kuantitas ini tidak sejalan dengan peningkatan kualitas. Partai politik masih harus menempuh jalan panjang untuk meningkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi politik yang dijalankan, meliputi rekrutmen politik, pendidikan dan kaderisasi politik, demokratisasi pencalonan dalam Pemilu, sosialisasi politik, serta komunikasi politik.  Reformasi struktural dan kultural partai perwakilan yang diwujudkan melalui Pilpres dan Pilkada secara langsung memiliki sisi positif yakni eksekutif yang memiliki legitimasi yang lebih tinggi, dan munculnya calon-calon alternatif yang notabene bukan pengurus utama partai politik. Namun di sisi lain, Pilkada secara langsung juga memunculkan fenomena negatif, yakni masih banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi. Menurut data Indonesia Corruption Watch ICW, sejak 2004 hingga 2018, terdapat sedikitnya 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kasus tertinggi terjadi pada 2018, yakni 29 kepala daerah, disusul tahun 2014 dengan total 14 kasus yang ditangani. Menyikapi kondisi ini, ada beberapa strategi yang disarankan untuk dijalankan, sebagai berikut1. Demokratisasi pencalonan kandidat oleh partai politik. Partai politik disarankan menjalankan seleksi kandidat secara demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta berpijak pada kompetensi dan integritas dalam pemilihan kandidat;2. Mekanisme konvensi dalam pemilihan calon yang akan maju dalam Pilkada. Dengan mekanisme konvensi, partai politik dapat menakar preferensi masyarakat terhadap calon yang diajukan. Calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan disukai oleh masyarakat cenderung memiliki kemungkinan yang besar untuk menang dalam Pilkada. Dengan demikian, ongkos politik yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi dan meminimalisasi terjadi praktik politik uang dalam mendulang suara masyarakat. ArticlePDF AvailableAbstractAbstrak Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan yang besar. Dalam kebermanfaatan tersebut akan membawa dampak yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal kekuasaan birokrasi haruslah memanfaatkan aspek demokrasi dan keadilan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan rasionalitas sehingga legitimasinya terjaga. Demokrasi dan keadilan merupakan aspek yang dekat dengan rakyat sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi haruslah sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, bahwa legitimasi yang seharusnya dijaga oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik, karena aspek demokrasi dan keadilan yang justru dekat dengan rakyat seperti tidak menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan mencoba mengulas terkait hubungan ketiganya yaitu antara demokrasi, keadilan, serta paham utilitarianisme dengan fakta-fakta yang didukung informasi dari media yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dan pengambilan data melalui literatur kepustakaan dan informasi atau berita dari media yang tersedia sehingga analisis dari peneliti dapat memberikan gambaran mengenai hubungan ketiganya. Abstract Democracy and justice in Indonesia is a necessity that has been enacted. Thus, the implementation of democracy and justice in Indonesia must provide great benefits. In this usefulness, it will have a good impact on the legitimacy of the authorities or government in terms of bureaucracy. The problem that occurs is that the government in terms of bureaucratic power must take advantage of aspects of democracy and justice to provide the maximum benefit by paying attention to rationality so that legitimacy is maintained. Democracy and justice are aspects that are close to the people so that the expected results of democracy must be in accordance with the conscience of the people. However, contrary to what is expected, the legitimacy that should be maintained by the government is not used properly, because the aspects of democracy and justice which are close to the people do not seem to show their existence. Therefore, in this article, we will try to review the relationship between the three, namely between democracy, justice, and utilitarianism with facts that are supported by information from the available media. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques and data collection through literature and information or news from available media so that the analysis of the researchers can provide an overview of the relationship between the three. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 1 DEMOKRASI, KEADILAN, DAN UTILITARIANISME DALAM UPAYA LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI Heldi1, Abdil Raulaelika Fauzan2, Akshal Heldiansyah Ripdia3, Asyifa Zahra4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung1,2,3,4 Email heldi bdilrfauzan asyifazahra555 aksalrifdiawan071 Abstrak Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan yang besar. Dalam kebermanfaatan tersebut akan membawa dampak yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal kekuasaan birokrasi haruslah memanfaatkan aspek demokrasi dan keadilan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan rasionalitas sehingga legitimasinya terjaga. Demokrasi dan keadilan merupakan aspek yang dekat dengan rakyat sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi haruslah sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, bahwa legitimasi yang seharusnya dijaga oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik, karena aspek demokrasi dan keadilan yang justru dekat dengan rakyat seperti tidak menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan mencoba mengulas terkait hubungan ketiganya yaitu antara demokrasi, keadilan, serta paham utilitarianisme dengan fakta-fakta yang didukung informasi dari media yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dan pengambilan data melalui literatur kepustakaan dan informasi atau berita dari media yang tersedia sehingga analisis dari peneliti dapat memberikan gambaran mengenai hubungan ketiganya. Kata kunci Demokrasi, Keadilan, Utilitarianisme, legitimasi. Abstract Democracy and justice in Indonesia is a necessity that has been enacted. Thus, the implementation of democracy and justice in Indonesia must provide great benefits. In this usefulness, it will have a good impact on the legitimacy of the authorities or government in terms of bureaucracy. The problem that occurs is that the government in terms of bureaucratic power must take advantage of aspects of democracy and justice to provide the maximum benefit by paying attention to rationality so that legitimacy is maintained. Democracy and justice are aspects that are close to the people so that the expected results of democracy must be in accordance with the conscience of the people. However, contrary to what is expected, the legitimacy that should be maintained by the government is not used properly, because the aspects of democracy and justice which are close to the people do not seem to show their existence. Therefore, in this article, we will try to review the relationship between the three, namely between democracy, justice, and utilitarianism with facts that are supported by information from the available media. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques and data collection through literature and information or news from available media so that the analysis of the researchers can provide an overview of the relationship between the three. Keywords Democracy, Justice, Utilitarianism, legitimacy. Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 2 A. PENDAHULUAN Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka wijayanti, 2016. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Berbicara demokrasi tentunya perlu ditegakan sebuah keadilan pula, karena demokrasi tanpa keadilan merupakan suatu hal yang sia-sia. Keadilan mempunyai peranan penting dalam demokrasi dan pemerintahan. Dalam meletakkan mandatnya kepada pemerintah, rakyat memiliki keinginan untuk hidup secara bebas yang diwujudkan dalam demokrasi serta kecukupan kebutuhan yang diwujudkan dalam keadilan di bidang manapun. Kedua hal tersebut mempunyai suatu keterkaitan yang kuat, karenanya demokrasi dan keadilan menjadi suatu harapan setiap orang, sehingga legitimasi akan berjalan secara baik. Legitimasi adalah sebuah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat juga diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan serta kebijakan yang diambil seorang pemimpin. Legitimasi diberikan sebelum kekuasaan itu dimiliki oleh pemerintah karena tidak mungkin melakukan suatu perintah tanpa memiliki sebuah kewenangan untuk memerintah itu sendiri. Dalam hal lain, pendekatan yang dilakukan untuk mengupayakan legitimasi melalui demokrasi dan keadilan harus diiringi dengan prinsip kebermanfaatan yang besar atau utilitarianisme. Paham ini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang harus berlandaskan kepada utility atau kegunaan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Pemerintah selaku penanggung jawab negara harus berorientasi kepada rakyat karena pemberian legitimasi dilakukan oleh rakyat, sehingga segala aktivitas pemerintah baik itu kebijakannya, pelayanannya, maupun pengelolaan yang lain harus ditunjukkan semata-mata demi memberikan manfaat kepada rakyatnya itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dan sekaligus untuk penguraian tujuan dari artikel ini yaitu apakah demokrasi serta keadilan sudah digunakan dengan menerapkan prinsip kebermanfaatan oleh pemerintah baik itu birokrat maupun aktor politik untuk menjalankan legitimasinya sebagai aspek yang mempunyai kekuasaan di dalam negara khususnya di Indonesia? B. KAJIAN PUSTAKA Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sujatmiko dalam Jurnal UIN Jakarta yang berjudul Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat. Penelitian yang dilakukannya mencoba untuk memperhatikan aspek demokrasi serta keadilan sosial sebagai dasar utama dalam memperoleh suara rakyat dengan pandangan dan solusi secara umum tanpa menyertakan sebuah kasus atau fakta khusus yang diangkat sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan secara umumnya. Perbedaan antara artikel yang dibuat oleh kami dan Sujatmiko yang berjudul Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat adalah terletak pada paham yang melandasi pelaksanaan demokrasi dan keadilan, kami menggunakan paham utilitarianisme sebagai paham yang menyebutkan bahwa demokrasi dan keadilan harus menimbulkan aspek kebermanfaatan dengan mengangkat kasus atau fakta yang relevan dengan tema yang dibawakan. Sementara persamaannya yaitu mengangkat isu demokrasi dan Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 3 keadilan sebagai aspek mendasar dalam upaya legitimasi pemerintahan untuk menjalankan tugasnya. Demokrasi Demokrasi pemerintahan oleh rakyat semula dalam pemikiran yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini habibi, 2018. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama hampir semua Negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yunani demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata demos certain demos cratos demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat,kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat rakyat berkuasa pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi dapat dinyatakan oleh Joseph A. schemer yang mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Dari pandangan dan pengertian tersebut maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerinthannya kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini ; i Memiliki perwakilan rakyat. ii Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan Warga Negara. iii Menerapkan ciri konstitusional. iv Menyelenggarakan pemilihan umum. v Terdapat sistem kepartaian. Dalam keberlangsungan suatu demokrasi tentunya memiliki sebuah tujuan yang secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum ; i Kebebasan berpendapat. ii Menciptakan keamanan dan ketertiban. iii Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. iv Membatasi kekuasaan pemerintah. v Mencegah perselisihan ahmad, 2021. Demokrasi juga mempunyai prinsip-prinsip, diantara prinsip Demokrasi ialah; 1. Negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. 2. Jaminan perlindungan HAM. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. 4. Pergantian kekuasaan berkala. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 4 berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. 5. Peradilan bebas dan memihak. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak berperkara. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap Warga Negara di Depan Hukum Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. 7. Jaminan kebebasan Pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik Ahmad, 2021. Dari berbagai macam jenis demokrasi yang ada, Demokrasi Pancasila yang terpilih di terapkan di tanah air ini. Karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila juga karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia Bilyam, 2021. Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Keadilan Penelusuran terhadap asal usul katanya, keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab al-adl, yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Konsep keadilan sosial social justice berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah sebagai berikut 1 Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila setiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama; 2 Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya. Indonesia sendiri menganut sistem hukum yang kompleks sehingga penerjemahan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai pondasi yang tertulis maupun yang diyakini dan telah disepakati oleh sebagian kelompok sosial tertentu sehingga penempatan etika harus selalu ditinggikan. Dalam rangka keadilan sosial, penempatan kata tersebut telah tertuang jelas dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan sekaligus merepresentasikan bahwa negara dan republik Indonesia siap mengusahakan kesejahteraan sosial warganya. Dasar negara tersebut juga harus mampu meresapi seluruh peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, dimulai dari konstitusi yang paling tertinggi sampai ke tingkat selanjutnya. Yang paling pertama, bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam UUD 1945 dijelaskan lagi lebih rinci pada pasal-pasal selanjutnya seperti pada pasal 27 ayat 2 mendapat penghidupan yang layak, pasal 28 A-J Hak asasi manusia, pasal 29 ayat 2 kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, pasal 31 ayat 1-5 kewajiban pemerintah untuk menanggung pendidikan, pasal 33 ayat 3 penggunaan sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat, dan pasal 34 ayat 1-3 penyediaan fasilitas negara untuk jaminan sosial, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta pelayanan kesehatan dan umum. Selanjutnya, penerjemahan pasal-pasal tersebut dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial dimana disini kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Utilitarianisme Utilitarianisme dikenal sebagai sebuah paham yang menentang sebuah proses yang berlangsung benar tanpa memperhatikan sebuah hasil yang dicapai. Pada paham ini, kemanfaatan sebagai tujuan utama dari proses hukum maupun penyelenggaraan keadilan lainnya. Aliran utilitarianisme pertama muncul di Inggris pada akhir abad kedelapan belas. Aliran ini menolak rasionalisme dengan memberikan argumentasinya bahwa sesuatu itu etis baik atau tidak etis atsu buruk, sangat tergantung bukan pada alasan yang digunakan tetapi kemampuan menghasilkan suatu kenikmatan, atau mengurangi kesengsaraan seseorang dalam proses hidup dan kehidupan manusia. Jeremy Bentham dalam tulisannya berjudul the Principles of morals and Legislation, berpendapat bahwa prinsip etis atau tidak etisnya suatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan. Dengan kata lain, etika benar-benar peduli terhadap kebahagiaan setiap orang dalam proses hidup dan kehidupan. Mengikuti Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill 1863 dalam tulisan utilitarianism setuju bahwa suatu kegiatan dianggap baik secara etis tergantung kepada utility atau kegunaannya yaitu apakah kegiatan itu akan meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan, dan dianggap buruk secara etis bila tidak mendatangkan kesenangan, akan tetapi ia akan lebih menekankan bahwa tidak hanya sekedar meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi kesengsaraan bagi yang berkepentingan, tetapi lebih penting lagi menghasilkan kebahagiaan paling tinggi bagi setiap orang di muka bumi ini. Jadi dalam pandangan Mill, suatu kegiatan itu etis bila menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih luas lagi cakupannya. Untuk menghasilkan yang lebih besar ini diperlukan peningkatan efisiensi dengan kata lain, bila efisiensi telah memaksimalisasikan dalam suatu birokrasi maka menurut pandangan utilitarian, birokrasi tersebut telah bertindak etis. Legitimasi Kekuasaan Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang yang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 6 diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengubah atau memberi pengaruh kepada pihak lain agar dapat berperilaku dan berpikir sesuai kehendak pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh sebab itu, kekuasaan negara itu disebut “otoritas” atau “wewenang”. Legitimasi secara istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu “Lex” yang artinya adalah hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas legal dan legitim dengan demikian secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan hukum formal etis adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang telah lama tercipta secara sah legitimasi ini dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Menurut Andrain dalam Ramlan Subakti 1992, berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu ; 1. Legitimasi tradisional, adalah masyarakat memberi dukungan kepada pemimpin dan juga pemimpin tersebut memiliki pengakuan dari rakyat karena memiliki keturunan pemimpin “Berdarah biru”. Pemimpin yang keturunan darah biru, lebih dipercaya untuk harus memimpin masyarakat. 2. Legitimasi ideologi, yaitu masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. 3. Legitimasi kualitas pribadi, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi yang berupa karismatik. 4. Legitimasi prosedural, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Legitimasi instrumental, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material masyarakat. Para pemegang kekuasaan mencari cara untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat. Menurut Ramlan Subakti, 1992 Legitimasi dapat didapatkan atau diperoleh dari beberapa cara yang dikelompokan menjadi 3, yaitu Secara simbolis, Prosedural, dan Material. Adapun cara memperoleh legitimasi, menurut Max Weber 1995 terdapat 3 sumber yang dapat memperoleh legitimasi, yaitu; Tradisional, Karisma, dan Legal atau rasional. C. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi si dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Gejala sentral didapatkan melalui proses wawancara dengan hasil informasi berupa kata atau teks. Creswell dalam Raco 2010. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu teknik analisis dengan pengambilan data secara studi pustaka dan analisis mengenai berita atau informasi yang ada di media sosial. Dalam pengambilan kesimpulan digunakan teknik deduktif dengan mengambil kesimpulan bersifat umum dari fenomena-fenomena yang telah dikaitkan secara khusus. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam beberapa tahun ke belakang isu-isu mengambang ke permukaan dengan topik-topik yang diketahui bahwa hal tersebut merupakan dasar-dasar yang seharusnya sudah tidak Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 7 perlu lagi diperdebatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyatnya atau bisa disebut sebagai demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. Sedangkan di hal lain, isu keadilan yang merupakan standar pokok yang harus ditegakkan oleh konstitusi maupun dalam pelaksanaannya dalam bernegara masih dirasa kurang menyentuh kepada pihak pihak tertentu yang tentu imbasnya mencederai kepercayaan publik. Keadilan yang tertuang di dalam Pancasila merupakan keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini merupakan tugas yang tidak akan ada habisnya. Selain itu, keadilan tersebut harus tampak di segala bidang baik itu hukum, sosial, politik, dan sebagainya. Tugas-tugas tersebut merupakan sesuatu yang berat bagi pemerintah selaku penanggung jawab dalam negara bagi rakyatnya, serta pencapaian tugasnya pun bersifat never ending goals. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengkondisikan dengan cara-cara yang lazim agar semua pihak dapat merasakan arti dari demokrasi yang terjadi dan keadilan yang ditegakkan. Demokrasi yang Mengurangi Kepercayaan Pemerintah Paham demokrasi awalnya dipakai oleh bangsa-bangsa Barat yang umumnya menganut asas liberalisme dalam alur ekonominya. Hal ini berbeda pandangan dengan Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam liberalisme hanya akan membawa perekonomian lebih mengerucut atau memihak kepada yang mempunyai modal. Kritik tersebut datang dari Hatta 2010, yang menyebutkan bahwa demokrasi yang lahir dari revolusi Perancis hanya akan membawa kepada kapitalisme dan tidak mengarah pada kedaulatan rakyat yang sebenarnya dan ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sebaliknya, demokrasi modern yang berbasis pada nasionalisme religius adalah bentuk demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang Kemudian merupakan cikal bakal lahirnya Demokrasi Pancasila Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga lembaga negara baik di pusat maupun di daerah agustam, 2011. Dengan begitu, Indonesia menganut demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang mengandung intisari beradab, bersatu, sera gotong royong. Bila tentang demokrasi Pancasila diterapkan benar-benar maka masalah tentang perbedaan, kebebasan, serta kekuasaan pemerintah tidak akan dapat diperdebatkan lagi karena sudah final bahwa orientasi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sebanyak-banyaknya ditunjukkan kepada rakyat. Namun, yang sekarang ini merebak mengenai isu demokrasi yaitu tentang absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas wijayanto, 2019. Stigma-stigma yang ditimbulkan dari suara-suara yang muncul dari mahasiswa, kampus, media, LSM, dan lain-lain cenderung diartikan sebagai keberpihakan pada pihak-pihak tertentu. Sebaliknya, wakil-wakil rakyat yang merupakan cerminan kalangan-kalangan yang bersuara tersebut terkesan tidak mengambil tindakan yang signifikan. Hal ini tentunya mengurangi kualitas demokrasi yang didalamnya terdapat check and balances antara kekuasaan kekuasaan yang ada dalam pemerintah. Mekanisme check and balance akan Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 8 mencerminkan sikap saling mengontrol diantara kekuasaan-kekuasaan pemerintah. Namun, secara filosofis dapat diartikan bahwa demokrasi menghendaki rakyat juga untuk mengiringi lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keterlibatan masyarakat sebagai objek dari pemerintah dapat tercapai sehingga tujuan yang diinginkan masyarakat juga dapat terakomodir. Kita dapat menarik sebuah fakta yang terjadi beberapa waktu tepatnya tanggal 26 Juni 2021 terkait kritik yang disampaikan salah satu organisasi intra universitas kepada Presiden Republik Indonesia. Terkait kronologinya yaitu dalam unggahan akun salah media sosial organisasi intra universitas tersebut yang mengunggah postingan yang mencoba mengkritik terkait jalannya pemerintahan saat ini yang dikepalai Presiden. Di dalam isi kritikannya, organisasi intra universitas tersebut menggunakan sebuah gambar yang mengilustrasikan kinerja Presiden dengan janji politiknya pada saat kampanyenya. Informasi tersebut cepat menyebar karena platform yang digunakan merupakan media sosial yang dapat diakses siapapun. Kejadian tersebut mendapat respon dari universitas tempat bernaung organisasi tersebut untuk memberikan klarifikasi dan diberikan pembinaan. Pemanggilan dari pihak universitas tersebut dianggap kurang mencerminkan sikap kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dan peristiwa ini menimbulkan efek domino yang malah membuat gelombang kritik lebih terbuka lagi, sehingga lebih membuka semua kesadaran-kesadaran di masyarakat betapa pentingnya demokrasi terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah. Peristiwa diatas mendapat tanggapan dari berbagai pihak dan para ahli. Namun, yang menjadi intinya bahwa kebebasan berpendapat sangat dianjurkan dan dikehendaki oleh Undang-Undang. Selain itu, dilihat dari perspektif sejarah justru mahasiswa di Indonesia turut mengiringi berbagai peristiwa penting dalam era pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ujaran ujaran kritik jangan disamakan dengan ujaran kebencian, karena kritik didalamnya terdapat sebuah fakta yang berusaha mempengaruhi objeknya untuk justru mengevaluasi fakta-fakta yang dipaparkan. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial Agustam, 2011 . Tanggung jawab sosial tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya demokrasi tersebut atau dapat dikatakan jika sebuah kegiatan yang mencerminkan demokrasi dilakukan, impact atau pengaruhnya harus positif dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Kita dapat mengambil sebuah pernyataan bahwa peristiwa yang diurai tadi berdampak pada kehidupan umum masyarakat seperti gelombang kritik selanjutnya yang sangat gencar di media sosial, persepsi terhadap pemerintahan dan berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan legitimasi yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa pemerintahan dalam hal ini, harus dapat diakomodir kembali karena kepercayaan publik merupakan modal bagi pembuat maupun pelaksana kebijakan atau birokrasi dapat menjalankan tugasnya dan juga hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas negara. Dalam sudut pandang terkait nilai indeks demokrasi di Indonesia justru sekarang menurun menurut beberapa laporan. Secara lebih spesifik, laporan The Economist Intelligence Unit EIU dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. Adapun laporan 2021 Democracy Report menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi. Hal yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 9 muka umum khususnya harus diperhatikan lagi terkait regulasi serta pelaksanaannya. Mengenai laporan laporan dari berbagai lembaga tersebut juga sekaligus mencederai prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang disebutkan pada landasan teori. Dalam pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah oleh rakyat tentunya harus dibarengi dengan bentuk-bentuk perbuatan atau perlakuan yang selaras dengan hal-hal yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Dalam aspek demokrasi, rakyat harus dapat menentukan sendiri nasibnya yang harus ditanggung oleh negara sehingga dibutuhkan kegiatan demokrasi yang sehat agar legitimasi publik terhadap pemerintah dapat terjaga. Keadilan sebagai Perekat Dalam Kepercayaan Publik Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara fiolosofische grondslag sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai nilai Pancasila subscriber of values Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial Ana, 2018. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Dalam pandangan keadilan yang dirasakan sekarang, tentu harus diperhatikan kembali apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Dalam kasus atau fakta yang terjadi dan merebak sekarang ini yaitu dalam bidang hukum dan sosial. Mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi kabinet yang disebut Menteri yang lebih tepatnya di Kementerian Sosial. Dalam kronologinya, oknum tersebut memotong dana Bansos untuk setiap paket yang akan diserahkan kepada pihak yang menerima. Hal ini tentunya sangat mencederai rakyat yang berjuang bangkit dari ekonomi yang terdampak akibat pandemi yang terjadi. Selain peristiwa tersebut, ada juga keadilan yang kurang diekspos yaitu terhadap KKB di Papua. Pemerintah memutuskan KKB OPM sebagai teroris, termasuk yang mendukung gerakan tersebut. Pendekatan yang dilakukan pun terkesan untuk pertahanan dan keamanan bukan untuk humanis. Kami berpendapat menggunakan pendekatan keamanan justru akan memperburuk situasi kemanusiaan yang ada di Papua mengingat penggunaan kekerasan hanya akan memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar dan dapat mengakibatkan pada pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia maulidiyanti, 2017. Pendekatan keamanan yang selama ini selalu digunakan pemerintah, sesungguhnya tidak menjawab akar persoalan. Hal itu terbukti dari rentetan konflik kekerasan yang selalu saja terjadi. Padahal secara ilmiah, tim kajian LIPI tentang Papua sudah menunjukan terdapat 4 empat akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kekerasan di kawasan Papua yakni marjinalisasi terhadap masyarakat Papua, kegagalan pembangunan, persoalan status politik Papua dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kepercayaan publik, kasus di Papua dapat menyebabkan efek domino terhadap keadilan-keadilan pada bidang lainnya sehingga publik cenderung menspekulasi kepada penanganan masalah keadilan pada bidang yang lain. Dalam penanganan kasus korupsi dana Bansos pun, dirasa hukum kurang menunjukkan eksistensinya untuk Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 10 menegakkan keadilan dan kepastian yang sebenar-benarnya hingga muncul perspektif hukum itu tumpul ke atas dan tajam runcing kebawah. Dalam kaitannya dengan teori keadilan John Rawls 1971, menyebutkan bahwa salah satu prinsipnya yaitu keadilan harus menunjang atau mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat terjadinya suatu timbal balik, maka kasus atau fakta yang diurai diatas belum menunjukkan bahwa keadilan belum ditegakkan karena masih banyak persepsi yang bersifat negatif terhadap pemerintah mengenai keadilan. Hal tersebut tidak menimbulkan efek timbal balik yang positif seperti yang dikemukakan oleh John Rawls maka dapat dilihat bahwa kesenjangan di Indonesia masih terjadi baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Utilitarianisme sebagai Pendekatan dalam Etika Administrasi untuk Legitimasi Kekuasaan Pada abad ke-18, Eropa dan Amerika menyaksikan suatu gerakan umum yang terarah pada pengakuan yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia dan kesetaraan sosial social equality, nilai individual, batas kemampuan manusia dan hak dan kebutuhan pada pendidikan. Salah satu pelopor gerakan utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar the greatest happiness theory. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaikbaiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip yang menjadi pokok utilitarianisme menurut Jeremy Bentham, dan yang lainnya yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan tersebut, satu satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan. Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Dalam kaitannya dengan legitimasi kekuasaan, prinsip-prinsip yang dipaparkan di atas merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipegang oleh para penguasa bahwa mereka diberi mandat atau legitimasi dari rakyat sehingga kebahagiaan yang harus ditimbulkan dari tindakan-tindakan mereka mulai dari pelayanan publiknya, kebijakan publiknya, serta manajemen keuangan, serta pengelolaan pemerintahan harus ditunjukkan untuk rakyat. Dalam sektor demokrasi dan keadilan pun yang menjadi dasar negara Indonesia, harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat bukan untuk kelompok tertentu saja. Menurut Harbani Pasolong 2019, pengertian birokrasi adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Bila merunut pengertian tersebut, tugas pelayanan publik dapat saja dilakukan oleh siapapun yang bertanggung jawab untuk publik sehingga konsep pemberian manfaat kepada publik yang diusung utilitarianisme harus diselenggarakan dengan baik dan juga didukung oleh kebijakan publik yang mendukung proses kebermanfaatan tersebut. Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 11 Memang utilitarianisme merupakan salah satu pendekatan dalam etika, namun dapat dilihat sekarang bahwa yang menjadi krusial dan penting bagi birokrasi yaitu mengenai etikanya untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Harbani Pasolong, tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN merupakan salah satu tindakan yang tidak beretika dan dalam penanganannya sangat sulit untuk dihapuskan karena ada beberapa hal penting yang tergantung kepada karakter dari masing-masing pelaku. Dengan kata lain, diperlukan kesadaran melalui keimanan dan ketakwaan atau paling tidak, niat untuk tidak melakukannya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak baik, tercela dan tidak terpuji serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Menurut Widodo 2006, tindakan KKN pada dasarnya terjadi karena hasil pertemuan antara “niat” dengan “kesempatan” yang terbuka, sehingga menurutnya untuk menghindarkan antara “niat” dan “kesempatan” tersebut diperlukan mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung tinggi dan menegakkan etika administrasi publik pada jajaran birokrasi publik pasolong, 2019. Pernyataan Widodo 2006 dalam Harbani Pasolong 2019 tersebut, menerangkan bahwa akuntabilitas publik harus dijunjung tinggi oleh para birokrat karena hal ini berimbas kepada legitimasi mereka sebagai aktor birokrasi. Legitimasi tersebut dapat berupa kepercayaan dan keyakinan kepada birokrat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik, sehingga jika legitimasi tersebut tidak dijaga akan muncul sikap skeptis terhadap para birokrat dan lebih luasnya lagi pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, konsep kebermanfaatan atau utilitarianisme birokrasi publik yang terfilosofi dari pendekatan etika administrasi tersebut harus diperhatikan agar legitimasi yang sudah diberikan dapat terjaga sehingga menciptakan stabilitas pemerintahan dan negara. E. SIMPULAN Legitimasi atas suatu negara memegang peranan penting. Sehingga, agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, pemerintahan negara dan alat-alat perlengkapannya sebagai instrumen penataan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah legitimasi atas kekuasaan yang dijalankan Maggalatung, 2013. Untuk mencapai suatu pembenaran yang rasional dibutuhkan dua komponen yang merupakan suara sejati rakyat. Dua hal itu tidak lain adalah demokrasi dan keadilan. Keduanya merupakan dua kata yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, karena memiliki keterkaitan yang begitu ketatnya. Ketika demokrasi dan keadilan menjadi suatu harapan dan keinginan setiap orang, maka demokrasi dan keadilan harus sesuai dengan hati nurani rakyat. Sebab, rakyatlah pemilik “demokrasi” dan “keadilan” yang sesungguhnya. Di Indonesia demokrasi dan keadilan masih menjadi objek permasalahan. Dan masalah tersebut tentunya bukanlah masalah yang mudah, yang dimana peranan dan ketegasan pemerintah tentunya menjadi peranan penting. Jika tidak ada peranan dan ketegasan dari pemerintah malah akan membuat masalah tersebut menjadi rumit dan tentunya tingkat kepercayaan pada kinerja dan efektivitas pemerintah akan semakin berkurang. Dengan begitu pada akhirnya pemerintah tidak akan memiliki legitimasi. Jadi, tanpa ada legitimasi yang rasional, maka suatu negara tidak mungkin akan berjalan secara efektif. Dalam menjawab permasalahan yang telah ditentukan pada artikel ini, maka demokrasi, keadilan, dan paham kebermanfaatan atau utilitarianisme sebagai lingkup yang mewadahinya belum mampu diimplementasikan dengan baik karena disebabkan masih adanya persepsi persepsi yang menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat masih belum keluarkan sepenuhnya serta kesenjangan pada bidang sosial, ekonomi, hukum, dan bidang lainnya yang dirasa belum memberikan aspek keadilan penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, legitimasi yang dibutuhkan Jurnal DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 2021 Penerbit Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn 1412 – 9736 e-issn 2828 – 545x 12 pemerintah sedikitnya berkurang dan hal ini jangan dibiarkan begitu saja karena kekuatan pemerintah sejatinya dari rakyatnya, jika sudah kehilangan rasa kepercayaan dari rakyatnya dapat saja gejolak terjadi yang menyebabkan terganggunya stabilitas negara. REFERENSI Agustam. 2011. “Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia.” Jurnal TAPIs Ahmad. “Pengertian Demokrasi Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam dan Prinsip” . Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.” 71, 91-101. Engkus, E. 2012. “Menuju Birokrasi yang Populis dan Reseptivitis di Era Otonomi Daerah”, “Towards Populism and Receptivitism Bureaucracy in The Autonomy Era”. 10, 1-15. Fatia, Maulidiyanti. 2021. “Makin Suramnya Situasi Keadilan di Indonesia”. Dari Habibi, Habibi. 2018. “Implikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap ketatanegaraan.” Jati, Wasisto Raharjo. 2021. “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”. THC Insight No. 27 hal 1. Pasolong, Harbani. 2019. “Teori Administrasi Publik. Bandung Alfabeta” Suheri, Ana. 2018. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasiona”. JURNAL MORALITY Vol 41 hal 64 Sujatmiko. 2018. “Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat”. Adalah UIN Jakarta Vol 2 6b hal 53-54. Study Atas Uu No 10 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu/100/Xiii/2015. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tezar, Bilyam. 2016. “Kenapa Indonesia Menganut Sistem Demokrasi Pancasila.” 0fe9afbd5514180222 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Wijayanti, Laily. 2016. “Analisis Dan Pembuatan E-Voting Menggunakan Group Blind Digital Signature Dengan Metode Algoritma Rsa.” Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik. Wijayanto dan Fajar Nursahid. 2019. “Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini. “ hari-ini Rahmazani RahmazaniThe appointment of officials during the 2024 pre-election transition period was carried out by central government to fill the transitional period for regional heads due to the postponement of the regional elections. This research is intended to know the mechanism for filling the acting officer and concluding that the results of filling the positions referred to the optimal implementation of regional government. This research is an empirical legal research. The appointment of positions has been carried out by central government, but there is no measurable mechanism in the process because there are no specific rules governing this matter. The Constitutional Court has mandated to issue implementing regulations for Article 201 Law Number 10 Year 2016 so that placement of officer is within the corridors of a rule of law and democracy. Unfortunately the government did not heed the mandate, resulting in various problems in the process of appointing Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di IndoensiaAgustamAgustam. 2011. "Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia." Jurnal TAPIs Birokrasi yang Populis dan Reseptivitis di Era Otonomi DaerahE EngkusEngkus, E. 2012. "Menuju Birokrasi yang Populis dan Reseptivitis di Era Otonomi Daerah", "Towards Populism and Receptivitism Bureaucracy in The Autonomy Era". 10, Suramnya Situasi Keadilan di IndonesiaMaulidiyanti FatiaFatia, Maulidiyanti. 2021. "Makin Suramnya Situasi Keadilan di Indonesia". Dari calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap ketatanegaraanHabibi HabibiHabibi, Habibi. 2018. "Implikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap ketatanegaraan."Fenomena Kemunduran Demokrasi IndonesiaWasisto JatiRaharjoJati, Wasisto Raharjo. 2021. "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021". THC Insight No. 27 hal Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum NasionaHarbani PasolongPasolong, Harbani. 2019. "Teori Administrasi Publik. Bandung Alfabeta" Suheri, Ana. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasiona". JURNAL MORALITY Vol 41 hal 64Kenapa Indonesia Menganut Sistem Demokrasi PancasilaSujatmikoSujatmiko. 2018. "Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat". 'Adalah UIN Jakarta Vol 2 6b hal 53-54. Study Atas Uu No 10 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu/100/Xiii/2015. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tezar, Bilyam. 2016. "Kenapa Indonesia Menganut Sistem Demokrasi Pancasila." 0fe9afbd5514180222Analisis Dan Pembuatan E-Voting Menggunakan Group Blind Digital Signature Dengan Metode Algoritma RsaUndang-UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Wijayanti, Laily. 2016. "Analisis Dan Pembuatan E-Voting Menggunakan Group Blind Digital Signature Dengan Metode Algoritma Rsa." Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Demokrasi Kita Hari IniFajar Wijayanto DanNursahidWijayanto dan Fajar Nursahid. 2019. "Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini. " Connection timed out Error code 522 2023-06-14 173314 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d745077ae9bb767 • Your IP • Performance & security by Cloudflare Review Of Demokrasi Menghendaki Pergantian Penguasa Dengan Cara Ideas. Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya. Aksi demonstrasi di negeri ini dianggap sebagai salah satu refleksi dari proses demokrasi karena demokrasi menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk dan Penguasa Redaksi Indonesia Jernih, Tajam, Mencerahkan from enggak bertentangan dengan kebebasan, melainkan lebih lagi membebaskan individu berpokok keterikatannya, karena ketidaktahuan dan kekeliruan pengertian bahwa kemandirian. Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan moral. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berintikan sila keempat Pancasila Adalah Demokrasi Yang Berintikan Sila Keempat demonstrasi di negeri ini dianggap sebagai salah satu refleksi dari proses demokrasi karena demokrasi menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk mengawal. Syariat enggak bertentangan dengan kebebasan, melainkan lebih lagi membebaskan individu berpokok keterikatannya, karena ketidaktahuan dan kekeliruan pengertian bahwa kemandirian. Termasuk juga dalam demokrasi ini, Hak Yang Melekat Pada Hakekat Dan Keberadaan Manusia Sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa Dan Merupakan sebagai wakil rakyat menciptakan politik hukum yang memihak kepada. Demokrasi menghendaki pergantian penguasa dengan cara. Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan Hukum Dilakukan Melalui Proses Nomokrasi Dan Demokrasi umum penjelasan semoga membantuiklaniklanpertanyaan baru ppknapa bila kepala sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab yasebagai sebuah dasar negara, pancasila. Play this game to review social studies. Secara etimologi isitlah demokrasi yang berasal dari bahasa yunani terbentuk dari dua kata, yaitu demos artinya rakyat dan kratos, kratein, krachten artinya kekuatan Memerintah Yang Berdasarkan Demokrasi, Gubernur Memegang Tampuk Di Daerah Tingkat I, Segala Urusan Yang Dilakukan Oleh Negara Dalam Menyelenggarakan merupakan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas, pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh. Untuk mencegah pembajakan demokrasi oleh praktik suap, kolusi dan nepotisme kkn melalui dinasti politik tak cukup hanya mengandalkan uu pilkada sebagai payung.

demokrasi menghendaki pergantian penguasa dengan cara